Pages

Minggu, 05 Juni 2011

Petinggi Daerah Bantah Setor Fee ke Banggar DPR

Sejumlah kepala daerah mengaku tidak pernah memberikan fee kepada anggota Badan Anggaran DPR RI untuk meloloskan pencairan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) 2011. Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya ketika dhubungi Media Indonesia, Sabtu (4/6) mengaku tidak tahu adanya permintaan fee itu. Menurut Frans, dirinya selalu mengikuti mekanisme yang ada melalui Kementerian PU. Bahkan dirinya mengaku, ia tidak pernah melakukan pertemuan informal dengan anggota Banggar DPR di mana terjadi lobi adanya permintaan fee. "Tidak ada permintaan dana fee itu. Kami ikuti saja mekanismenya. Bahkan saya kalau pertemuan dengan DPR itu selalu dalam forum resmi. Saya menghindari pertemuan informal," tegas Frans. Pengakuan serupa juga diungkapkan Bupati Belu Joachim Lopez. Terkait pencairan DPID di daerahnya, ia hanya diminta untuk membuat proposal kepada Kementerian PU. "Kita ikuti saja mekanisme itu. Kami bikin proposal kepada Kementerian PU, lalu dana turun. Dan tidak pernah ada yang meminta fee ke kami. Masa minta lagi kepada kami, sedangkan kami yang meminta uang ke Jakarta," kata Joachim. Sementara itu sebelumnya, anggota Banggar Wa Ode Nurhayati mengatakan, bahwa adanya daerah-daerah yang tidak mendapat jatah alokasi DPID karena setoran ke fraksi-fraksi kurang besar atau bahkan tidak ada sama sekali. Menurut Wa Ode, besaran alokasi anggaran ke daerah sangat ditentukan seberapa besar fee yang dibayarkan daerah kepada Badan Anggaran DPR. (*/OL-2) sumber media indonesia edisi 5 juni 2011

Tidak ada komentar:

Posting Komentar